Jakarta, Partai Gema Bangsa secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum RI (Ditjen AHU Kemenhum) sebagai partai politik yang berbadan hukum. Penyerahan dilakukan oleh perwakilan Ditjen AHU Kemenhum kepada Sekjen Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan, di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Turut mendampingi Abd. Khaliq Ahmad selaku Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, dan Joko  Nugroho Wakil Ketua Umum yang menaungi Pemenangan Pemilu Partai Gema Bangsa, Serta, Bendahara Umum Ratih Purnamasari dan  Ketua Bidang Organisasi dan Kader Partai Gema Bangsa, Rusli Halim.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementrian Hukum RI yang sangat progresif membantu terbitnya SK Badan Hukum Partai Gema Bangsa. Dan, tak lupa mensyukuri hasil kerja keras seluruh kader Partai,” kata Muhammad Sopiyan.

Partai Gema Bangsa hadir dengan gagasan Indonesia Reborn, Indonesia Mandiri yang menjadi corak dan identitas kehadiran partai ini terhadap dinamika politik dan kebangsaan hari ini. Partai hadir sebagai katalis serta amplifikasi fondasi kemajuan seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Abd. Khaliq Ahmad selaku Wakil Ketua Umum yang menaungi struktural dan organisasi, Partai Gema Bangsa akan menjadi partai yang sangat menarik untuk didiami oleh politisi dan aktivis organisasi.

“Partai Gema Bangsa mengusung tema Desentralisasi, di mana pengurus di daerah memiliki otonom sendiri dalam menentukan kebijakan Partai di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa Joko Nugroho. Ia meyakini, partai ini akan menjadi peserta Pemilu Tahun 2029 yang akan banyak sekali mewarnai dinamika politik nasional dan lokal.

“Partai ini akan bertransformasi menjadi penyangga pondasi kemajuan Bangsa,” ucapnya.

Untuk para kader Partai Gema Bangsa, terbitnya SK ini menjadi kado terbaik jelang lebaran. Sekaligus, menjadi momentum ekspose kepada para tokoh di level tingkatan.